Jumat, 24 April 2020

Catatan Kamsul Hasan ; UKW dan Profesionalisme



Faktaexpose.com - PWI merupakan salah satu lembaga uji dari 27 yang memperoleh akreditasi dari Dewan Pers.

Dewan Pers merasa tidak puas dengan penyelenggaraan UKW selama ini. Hal itu dibuktikan dengan ditambah mata uji baru.

Menurut data pengaduan di Dewan Pers, ternyata pemegang sertifikasi justru menjadi teradu dan terbukti melanggar.

Melalui pertemuan Bogor 2018 diputuskan semua lembaga uji harus melakukan TOT ulang untuk pengujinya.

Para penguji harus memahami UU Pers dan peraturan terkait pemberitaan. Termasuk didalamnya keterkaitan KEJ dengan PPMS dan PPRA.

Lembaga uji dituntut lebih profesional dalam melakukan pengujian. Hasil uji harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menjadi pertanyaan apakah semua lembaga uji yang 27 itu sudah melakukan TOT ulang dan menggunakan babon baru ?

Jangan sampai hal lama terjadi lagi, UKW hanya formalitas untuk mendapatkan sertifikasi, bayar dan lulus.

Hal tersebut menjadi perhatian serius Ketua Umum PWI, Atal S Depari. Dia senang melihat Tim 9 yang begitu ketat seleksi calon penguji.

Namun Ketum PWI Pusat itu bertanya, apakah keketatan seperti ini juga dilakukan lembaga uji lainnya dan menjadi standar Dewan Pers ?

Jangan sampai PWI sangat ketat, banyak yang tidak kompeten lalu pindah lembaga uji langsung lulus.

Keluhan seperti ini terjadi pada sejumlah daerah. Orang tidak lulus di PWI malah dengan mudah lulus di tempat lain.

Tidak standarnya pola uji ini sampai Bang Atal, begitu biasa saya memanggil meminta pelajari kemungkinan untuk hal tertentu di lingkungan PWI syaratnya UKW PWI.

Untuk penguji PWI sangat mungkin yang dijadikan asesor mereka hasil UKW PWI. Namun di luar itu sertifikat 27 lembaga uji memiliki kesetaraan.

Akhirnya kita menunggu ketegasan Dewan Pers terhadap lembaga uji yang melakukan pelanggaran dan atau tidak profesional dalam menjalankan amanah.

Argo Parahyangan, 24 April 2019 perjalanan menuju Bandung.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox