Selasa, 07 April 2020

HIMSATAKI MEMINTA JOKOWI SEGERA MEMUTUSKAN SIAPA KEPALA BP2MI YANG AKAN MENGURUS NASIB PEKERJA MIGRAN INDONESIA AKIBAT WABAH VIRUS CORONA (Covid-19)


Jakarta, Faktaexpose.com Tepatnya, pada 30 Desember 2019, Presiden Jokowi menandatangani Perpres No 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI).

Terbitnya perpres ini berdasarkan pertimbangan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 UU 18/2017.

Dimana BP2MI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

HIMSATAKI berpesan kepada Bapak Jokowi harus segera memutuskan siapa yang akan menjadi Kepala BP2MI ini yang akan mengurus nasib baik calon pekerja migran dan pekerja migran ini, Juga Nasih Pengusah P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan Perusaan lainya yang terkait dengan Proses Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran ini.

*“Harapan kami sebaiknya posisi Kepala BP2MI diberikan kepada orang yang sangat berkhidmat dan membela Buruh Migran dan punya kecakapan serta pengalaman yang cukup dan jangan di berikan kepada orang yang mencoba coba karena masalah Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini terlalu PELIK”*  Demikian di kemukakan oleh Tegap Harjadmo,S.H sebagai Ketua Umum HIMSATAKI di temui di MPN - HIMSATAKI Jakarta.
[6/4 21.20] +62 812-1287-1368: SIARAN PERS

Himsataki Desak Jokowi Segera Angkat Kepala BP2MI untuk Tentukan Nasib Pekerja Migran

Di tengah wabah virus corona atau Covid-19 yang melanda dunia, Himpunan Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk bisa mengangkat Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sehingga para pahlawan devisa negara tersebut bisa mendapatkan kepastian.

Ketua Umum Himsataki, Tegap Harjadmo menjelaskan, Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 90 terkait BP2MI pada 30 Desember 2019 lalu. Namun hingga saat ini Kepala BP2MI masih dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Padahal, lanjut Tegap, BP2MI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Dan dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan, dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 UU 18/2017.

Menurut Tegap, dengan hanya dipegang oleh Pelaksana Tugas, BP2MI belum bisa maksimal untuk mengurus calon atau pekerja migran yang tersebar di berbagai negara. Selain itu, nasib pengusaha Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Perusahaan lain yang terkait dengan proses penempatan dan perlindungan pekerja Migran belum pasti.

“Harapan kami sebaiknya posisi Kepala BP2MI diberikan kepada orang yang sangat berkhidmat dan membela pekerja migran dan punya kecakapan serta pengalaman yang cukup. Jangan diberikan kepada orang yang mencoba-coba, karena masalah penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia ini terlalu pelik," jelasnya.(red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox