Sabtu, 06 Juni 2020

Pengamat Sosial Heru CN : Pemerintah Daerah Jangan Kebelet dan Terburu - buru Ikutan Terapkan New Normal




Faktaexpose.com Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menyatakan akan melakukan penerapan tatanan kehidupan baru, atau new normal. Kebijakan ini dipilih karena pemerintah ingin masyarakat bisa produktif di tengah kondisi wabah Covid-19 atau virus corona.

Presiden bahkan menyebut, istilah new normal dengan bahasa berdamai dengan Covid-19. Hal ini mendasarkan fakta, bahwa hingga saat ini, vaksin atau anti virus wabah pandemi global tersebut belum ditemukan.

Presiden mengambil Langkah tsb mungkin melihat Kondisi dan Situasi terutama Perekonomian
Atas rencana itu, sejumlah pihak mengaku khawatir bila skenario new normal, khususnya bidang Pendidikan & Pilkada yg akan diberlakukan dalam waktu dekat. Persoalan pendidikan tidak bisa dianggap main-main.

Menyikapi hal tersebut Pengamat sosial yang juga Instruktur Nasional DPP PAN Heru Cipto Nugroho  menilai, new normal dilingkungan pendidikan masih sangat riskan terutama di daerah yang angkanya kasus positif Covid-19 masih belum turun, diantaranya Solo, Klaten dan Sukoharjo.

"Physcal distancing akan sulit diterapkan pada siswa. Padahal pendidikan ini kan nggak boleh main - main karena menyangkut anak-anak. Harus menunggu sampai kasusnya melandai," kata Heru CN kepada wartawan lewat phonselnya di Kantor Ruko Jati bening Bekasi Kota , Sabtu ( 6/6/2020)

Pria yang familiar disapa Heru CN ini mengakui, berbeda dengan orang dewasa, menerapkan physcal distancing kepada siswa saat proses belajar mengajar ditengah pandemi akan jauh lebih sulit.

"Anak-anak itu kan sangat aktif, kalau kita orang dewasa bisa. Mereka lari sana-sini di sekolah, bisa timbul klaster baru, bisa lebih bahaya nanti," ujarnya.

Ia pun berpendapat, terkait penerapan skenario new normal di lingkungan pendidikan, lebih baik daerah menunggu seperti apa nantinya kebijakan yang akan dibuat Kementerian Pendidikan.

Seperti diketahui, saat ini sejumlah daerah seperti Solo, Klaten dan Sukoharjo terlihat mulai sibuk menyiapkan langkah - langkah menuju tatanan new normal. Padahal di tengah persiapan itu, tiga daerah tersebut justru terjadi penambahan kasus positif Covid-19.

Di Klaten, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Bupati Klaten Sri Mulyani bahkan mengatakan, dengan adanya penambahan kasus sejak Senin (1/6/2020) hingga Rabu (3/6/2020) tidak akan menyurutkan langkah menghadapi new normal di wilayahnya.

"Kami tetap laksanakan new normal di Kabupaten Klaten," terangnya kepada awak media, Kamis (4/6/2020) kemarin.

Meskipun begitu, menurut Sri, penambahan kasus tiga kali berturut-turut itu tetap menjadi perhatian serius bagi gugus tugas Covid-19.

"Kami minta seluruh masyarakat Klaten untuk disiplin dan patuh dengan imbauan-imbauan yang di keluarkan. Karena kuncinya berada pada disiplinnya masyarakat," tandasnya.

Begitu juga soal Pilkada yang  telah di setujui Pemerintah dan DPR RI yang sedianya dilaksanakan pada bulan September 2020 di mundurkan pelaksanaannya jadi di bulan Desember 2020,


Menurut Heru CN bahwa persoalan Pilkada serentak  ditengah pandemi covid 19 tersebut, tentunya anggaran Pilkada pasti akan meningkat lebih besar, karena disamping kebutuhan pokok Pilkada seperti pengadaan kertas suara, tinta, alat coblos dan kotak Suara, ditengah pandemi covid 19
Sekarang ini sesuai protokol kesehatan yang mengharus ada masker maupun kebutuhan kesehatan lain yang akan menjadi tambahan syarat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia.

" Saya tegaskan Pemerintah Daerah jangan Kebelet  dan latah ikut-ikutan terapkan New Normal karena saya kurang yakin apakah Pemerintah Pusat bener -benar sudah siap anggarannya, begitu juga jika dibebankan ke Pemerintah daerah apakah memiliki Anggaran untuk tambahan persyaratan Pilkada di tengah pandemi virus covid 19 ini ," ungkapnya

Lanjut Heru CN seharusnya Pemerintah Pusat dan Daerah lebih bijak agar mempertimbangkan matang-matang terkait anggaran Pilkada serentak dalam suasana Pandemi covid 19 ini, karena masih banyak rakyat di seluruh Indonesia membutuhkan anggaran yang seharusnya lebih di pertimbangan yaitu kebutuhan rakyat akan bahan pokok untuk menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi covid 19 ini.

"Saya berharap pemerintah pusat dan daerah  lebih care atau peduli kepada nasib kebutuhan hidup rakyat yang semakin sulit ini dari pada menambah anggaran atau mementingkan Pilkada serentak," pungkas Heru CN.(san/red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox